Latar Belakang Proyek

Selama dekade terakhir, telah berkembang pengertian bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut Information and Communcation Technology (ICT), dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun demikian, manfaat ICT telah terbagi secara tidak merata antar sektor-sektor dan kelompok-kelompok sosioekonomi, antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta antara perempuan dan lelaki.

Kemiskinan, buta aksara dan kurangnya kemampuan menggunakan komputer serta hambatan bahasa merupakan faktor-faktor yang menghalangi akses ke infrastruktur ICT, terutama di negara-negara berkembang. Secara khusus, kemampuan perempuan untuk mengeksploitasi potensi dari teknologi informasi baru dan komunikasi sebagai alat untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masih terhambat dalam banyak hal, diantaranya adalah adanya batasan sosial dan budaya, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan buta huruf, serta kurangnya pengetahuan mengenai potensi ICT.

Dalam kenyataannya kaum perempuan mampu memainkan peran sentral dalam perekonomian di Indonesia, terutama di sektor informal. Namun demikian, masih terbentang jalan yang panjang sebelum semua orang Indonesia dapat mengambil manfaat dari potensi penuh dari ICT ini. Jalan tersebut bahkan terlihat lebih panjang lagi bagi perempuan di pedesaan. Meskipun telah terdapat sejumlah kemajuan dalam akses dan penyebaran teknologi nirkabel yang lebih murah, namun masih tidak banyak yang berubah di pedesaan Indonesia. Infrastrukturnya yang masih terbatas dan biaya jasa masih mahal sehingga praktis berada di luar jangkauan perempuan pedesaan. Perempuan, masih menghadapi halangan berat dan akses ke komunikasi, sedangkan informasi yang relevan dengan realita mereka masih sangat terbatas.

Sebuah laporan survai pada tahun 2004 yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi memperlihatkan bahwa kaum perempuan telah mampu mendapatkan penghasilan tambahan dan bahwa koperasi perempuan terbukti telah dapat menjadi peminjam panutan dengan catatan pembayaran kembali yang lancar ke bank dan lembaga keuangan. Laporan ini juga menyebutkan bahwa beberapa dari kelompok perempuan tersebut telah mulai menggunakan komputer untuk mengelola rekening mereka untuk mendapatkan keterampilan dalam memproduksi produk-produk andalan atau menyediakan jasa. Dewasa ini, sumber utama informasi bagi perempuan adalah keluarga serta jaringan komunitas (termasuk organisasi kemasyarakatan dan koperasi) mereka, radio komunitas (jika ada), televisi dan media cetak (termasuk pamflet informasi yang didistribusikan lembaga-lembaga pemerintah dan disebarluaskan oleh petugas kesehatan dan lainnya). Namun demikian, sumber-sumber tersebut umumnya hanyalah merupakan agen-agen pendistribusian dan bukan pembuat informasi.

Sebetulnya, produk informasi yang berisikan hal-hal relevan yang bersifat lokal, kedaerahan, wilayah atau nasionallah yang sesungguhnya memerlukan perhatian segera. Dalam hal ini ICT dipandang dapat memfasilitasi produksi isi informasi yang bersifat lokal serta mendorong pemutakhiran informasi tersebut secara berkala. Untuk memastikan bahwa kebijakan ICT pedesaan serta programnya memenuhi kebutuhan khusus dari perempuan pedesaan dan agar sasaran-sasaran kesetaraan gender dapat diintegrasikan ke dalam Strategi-E nasional Indonesia, laporan tersebut mengajukan rekomendasi dalam bidang-bidang utama:

1.         Konektifitas dan Akses ke Informasi.

Kritis sekali bagi kebijakan dan program pengembangan infrastruktur untuk mempertimbangkan agar analisis gender menjadi bagian terpadu dari setiap disain kebijakan dan program. Kritis pula bagi kebijakan dan program tersebut untuk sepenuhnya sadar mengenai pertimbangan-pertimbangan gender bagi kepentingan pelaksanaannya (misalnya, dalam menentukan kriteria pencairan alokasi dana, atau dalam penetapan kebijakan-kebijakan program untuk mempromosikan kepemilikan perempuan atas sumber daya produktif).

Di samping itu, kebijakan dan program yang disusun perlu mencerminkan komitmen jangka panjang untuk kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan kebijakan ICT, diantaranya adalah melalui upaya-upaya pemantauan dan evaluasi atas dampak yang akan dapat membantu pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa perempuan Indonesia, khususnya perempuan miskin pedesaan, diberi akses yang sama yang terjangkau terhadap ICT.

2.         Pengembangan Kapasitas dan ICT dalam Pendidikan.

Perhatian lebih harus diarahkan pada pengenalan perempuan dan kaum miskin sebagai penghasil informasi, dengan memberikan pelatihan yang terkait dengan pengumpulan, pengemasan dan penyebaran pengetahuan lokal, memastikan teknologi-teknologi baru, seperti komputer dan internet yang dikombinasikan dengan teknologi yang menjangkau lebih banyak kepada kaum perempuan khususnya di pedesaan, seperti radio dan media cetak. Penyediaan materi yang relevan dalam bahasa lokal melalui teknologi yang murah dan mudah digunakan yang dapat diakses oleh peminat dengan kemampuan membaca yang terbatas atau buta huruf sangatlah penting jika ICT memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perempuan di wilayah pedesaan Indonesia.

3.            Penggunaan ICT untuk Organisasi Perempuan di Akar Rumput.

Intervensi ICT yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan secara ekonomi dapat memanfaatkan potensi teknologi-teknologi ini sebagai ilmu dan alat jejaring (network tools) bagi kaum perempuan sebagai produsen dan distributor barang. Jaringan koperasi perempuan di Indonesia mampu menawarkan kesempatan besar dan mungkin saja mampu menjadi pemain penting dalam penyediaan akses ICT yang efektif dan berkesinambungan serta program-program terkait apabila dapat diberikan dukungan bagi organisasi-organisasi perempuan pedesaan tertentu, termasuk koperasi yang berjalan baik, untuk mengembangkan kegiatan mereka dalam menyediakan jasa jaringan serta ICT di daerah mereka.

Di Indonesia, dengan diprakarsai oleh beberapa badan dunia dan lembaga pemerintahan, proses tersebut sudah berjalan. Tercatat ada 8 fasilitas dengan tujuan serupa di atas telah diberdirikan. Di Jawa Timur sendiri, lembaga Puskowanjati sejak tahun 2007 telah berkerjasama dengan International Bank for Reconstruction Development (Bank Dunia) untuk merintis usaha-usaha ke arah realisasi. Puskowanjati (Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur), adalah koperasi wanita sekunder yang memiliki anggota 45 koperasi wanita primer yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Anggota perorangannya telah berjumlah lebih dari 45.000 perempuan yang sebagian besar berdomisili di wilayah pedesaan dengan beragam profesi yang kebanyakan tersegmentasi di level akar rumput.

Di dalam kerangka uraian diatas inilah Puskowanjati dapat digunakan sebagai vehicle untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui program ICT ini, yang diberi nama Improving Rural Connectivity For Sustainable Livelihoods Project (Proyek Memperbaiki Koneksi Perdesaan Untuk Kehidupan Yang Berkelanjutan).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s